Kategori: Fokus

BANDUNG, polban.ac.id – Pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 8.30 bertempat di Auditorium lantai 3, Gedung Direktorat Polban dilaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Peta Risiko Polban. Yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini adalah Mohammad Hardi, Ak.MProf Acc, CA. QIA, Auditor Madya Deputi Pengawasan Bidang Polhukam PMK BPKP Jakarta. Dalam sosialisasi tersebut hadir Direktur Polban, Wakil Direktur, para Ketua Jurusan, para Pejabat Struktural, dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Polban.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, SPIP merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Selain itu SPIP juga perlu ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi untuk membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Polban sebagai Perguruan Tinggi Vokasi Negeri.

Untuk peningkatan maturitas SPIP sebagaimana tercantum pada pasal 13 PP 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah (IP) wajib melakukan penilaian risiko, menetapkan tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan. Tujuan IP harus memuat arahan spesifik,dan terukur (agar dapat dicapai), realistis, dan terikat waktu. Selain itu, tujuan IP wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pimpinan IP (Direktur Polban) menetapkan strategi operasional, strategi manajemen terintegrasi, dan merencanakan penilaian risiko.

Sebagai tindaklanjut dari sosialisasi ini, setiap pimpinan unit di lingkungan Polban ditugaskan untuk menyusun peta risiko sesuai dengan amanat PP 60 Tahun 2008. Dari pemetaan risiko diharapkan akan diperoleh suatu gambaran risiko dari unit masing-masing secara visual sesuai dengan nilai dalam matriks peta risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.

Sebagai penutup, narasumber menyampaikan bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif, tetapi juga upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor), peraturan pimpinan lembaga terkait SPIP bukan suatu akhir, tetapi awal dari kegiatan SPIP. Oleh karena itu, implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan, dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai IP. (Omar Dani Sopandi)

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.ac.id – Agar dapat memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan secara cepat, tepat dan profesional, POLBAN perlu mewujudkan sistem penyelenggaraan institusi yang baik, efektif dan efisien. Salah satu langkah awal penataan sistem ini adalah reformasi birokrasi. Sejalan dengan ini, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran utama, yakni (1) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (2) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan (3) peningkatan pelayanan publik.

Salah satu upaya konkret dalam reformasi birokrasi adalah membangun zona integritas. Dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, Zona Integritas (ZI) diartikan sebagai “predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Sebagai salah satu instansi pemerintah atau lembaga layanan publik, POLBAN menyadari bahwa masih dijumpai berbagai kelemahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, POLBAN memiliki komitmen yang sama untuk mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Upaya membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan melalui program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Sasaran akhir yang diharapkan adalah terwujudnya POLBAN sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan penyedia layanan publik yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Please follow and like us:

Bandung, polban.ac.id – Disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Bandung tentang penyesuaian pelaksanaan bekerja dari rumah.

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.ac.id – Peta jalan Reformasi Birokrasi 2017-2019. Silakan unduh

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.ac.id – Berikut Surat Edaran tentang Perpanjangan Perkuliahan Daring.

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.c.id – Pada hari Jumat, 22 Mei 2020, Polban dikunjungi oleh Dr. Ir. Syarif Hidayat. Dengan didampingi oleh Direktur Polban, Rachmad Imbang Tritjahjono, bersama Windy Hermawan dan R. W. Tri Hartono, beliau meninjau langsung ruang kelas dan laboratorium Polban serta para PLP dan Teknisi Polban yang sedang memproduksi Vent-I.

Nama Dr. Ir. Syarief Hidayat menjadi buah bibir ketika Dosen STEI-ITB asal kota Bandung ini menemukan/merancang Ventilator alat bantu pernafasan untuk penderita Covid-19 diberi nama Ventilator Indonesia “Vent-I”, yang juga merupakan hasil kerja sama antara ITB dan UNPAD. “Perolehan dana dalam pengembangan Vent-I diantaranya berasal dari donasi masyarakat Indonesia, sehingga Vent-I akan dihibahkan pada rumah sakit rujukan Covid-19 yang sangat membutuhkan di Indonesia,” ujar Syarief. Pada pertemuan tersebut juga, beliau mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya pada jajaran pimpinan Polban yang telah berperan serta dalam produksi Ventilator Vent-I ini. Syarief berpesan kepada para PLP dan Teknisi yang sedang bekerja, untuk tetap fokus dan semangat membantu para medis di gugus depan yang sangat membutuhkan alat ini. “Sekecil apa pun peran Polban diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memerangi pandemik Covid-19 yang sedang melanda” tambah Direktur Polban.

W. Tri Hartono sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Polban merangkap komandan dan inisiator bersama Windy Hermawan (sekretaris Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara) dalam produksi ini mengatakan bahwa dalam kondisi sekarang yang penuh tantangan, selain harus mencegah dan memutus penyebaran virus corona, kita juga harus tetap produktif sehingga kondisi pekerjaan di lapangan sekarang dibatasi dan harus mengikuti Protokol Pencegahan Covid-19. Polban saat ini sedang memproduksi 60 unit ventilator Vent-I type 2. Sebelumnya Polban telah berhasil memproduksi 20 units Vent-I type 1 dan 30 Vent-I type 2 yang telah lolos uji klinis di rumah sakit sehingga peralatan tersebut dapat diedarkan secara legal ke rumah sakit rujukan Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Kapasitas produksi Polban saat ini per hari bisa mencapai 100 unit ventilator. Namun hal ini sangat bergantung pada ketersediaan komponen tentunya. Alat kesehatan buatan dalam negeri Vent-I ini di produksi menggunakan material 100 persen kandungan lokal, tidak ada yang impor. Sebagaimana telah dikemukakan, perguruan tinggi lain dan Perusahaan yang ikut serta dalam produksi ini, selain Polban adalah Polman, PT LEN dan PT DI. Beberapa komponen ventilator dibuat sendiri oleh ITB dan Polban”, ungkap Windy Hermawan.

(Sumber: R. Wahyu Trihartono, DU.Tech., SST., M.T dan Dr., Ir. Windy Hermawan Mitrakusuma , MT.) 

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.ac.id – Berikut Surat Edaran tentang Perpanjangan Kuliah Daring dan Pelaksaanaan Bekerja di Lingkungan Polban.

Please follow and like us: