Kategori: Berita

BANDUNG, polban.ac.id – Pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 8.30 bertempat di Auditorium lantai 3, Gedung Direktorat Polban dilaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penyusunan Peta Risiko Polban. Yang menjadi narasumber dalam sosialisasi ini adalah Mohammad Hardi, Ak.MProf Acc, CA. QIA, Auditor Madya Deputi Pengawasan Bidang Polhukam PMK BPKP Jakarta. Dalam sosialisasi tersebut hadir Direktur Polban, Wakil Direktur, para Ketua Jurusan, para Pejabat Struktural, dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Polban.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber, SPIP merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP terdiri atas lima unsur, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Selain itu SPIP juga perlu ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pondasi untuk membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Polban sebagai Perguruan Tinggi Vokasi Negeri.

Untuk peningkatan maturitas SPIP sebagaimana tercantum pada pasal 13 PP 60 Tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah (IP) wajib melakukan penilaian risiko, menetapkan tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan. Tujuan IP harus memuat arahan spesifik,dan terukur (agar dapat dicapai), realistis, dan terikat waktu. Selain itu, tujuan IP wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pimpinan IP (Direktur Polban) menetapkan strategi operasional, strategi manajemen terintegrasi, dan merencanakan penilaian risiko.

Sebagai tindaklanjut dari sosialisasi ini, setiap pimpinan unit di lingkungan Polban ditugaskan untuk menyusun peta risiko sesuai dengan amanat PP 60 Tahun 2008. Dari pemetaan risiko diharapkan akan diperoleh suatu gambaran risiko dari unit masing-masing secara visual sesuai dengan nilai dalam matriks peta risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa risiko tersebut berada.

Sebagai penutup, narasumber menyampaikan bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif, tetapi juga upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor), peraturan pimpinan lembaga terkait SPIP bukan suatu akhir, tetapi awal dari kegiatan SPIP. Oleh karena itu, implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan, dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai IP. (Omar Dani Sopandi)

Please follow and like us:

BANDUNG, polban.ac.id – Agar dapat memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan secara cepat, tepat dan profesional, POLBAN perlu mewujudkan sistem penyelenggaraan institusi yang baik, efektif dan efisien. Salah satu langkah awal penataan sistem ini adalah reformasi birokrasi. Sejalan dengan ini, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi telah mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran utama, yakni (1) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (2) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan (3) peningkatan pelayanan publik.

Salah satu upaya konkret dalam reformasi birokrasi adalah membangun zona integritas. Dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, Zona Integritas (ZI) diartikan sebagai “predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.” Sebagai salah satu instansi pemerintah atau lembaga layanan publik, POLBAN menyadari bahwa masih dijumpai berbagai kelemahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, POLBAN memiliki komitmen yang sama untuk mencegah tindakan korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Upaya membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan melalui program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik. Sasaran akhir yang diharapkan adalah terwujudnya POLBAN sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan penyedia layanan publik yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Please follow and like us:

Bandung, polban.ac.id – Disampaikan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Bandung tentang penyesuaian pelaksanaan bekerja dari rumah.

Please follow and like us: